Arahrakyat.com– Inflasi salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Tapi tingkat inflasi yang tinggi dan tidak terkendali, menggerus daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan.
“Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak terkendali berdampak besar terhadap daya beli masyarakat atas barang dan jasa. Kondisi ini, jika berlarut, akan meningkatkan angka kemiskinan,” ujar Penjabat sementara (Pjs) Bupati Agam Endrizal saat membuka rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Sumbar di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam, Selasa (29/10).
Dalam rakor Penyusunan Strategi dan Kebijakan serta Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Sumbar ini, Endrizal menekankan, tingkat inflasi yang berlarut akan berdampak buruk pada ketahanan perekonomian masyarakat.
Menurut Endrizal, inflasi dapat terjadi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Pada sisi penawaran, inflasi dipicu oleh berbagai faktor seperti tingginya biaya produksi, rendahnya kapasitas produksi, hambatan distribusi dan gagal panen. Sebaliknya, deflasi atau penurunan harga yang berkepanjangan juga berdampak buruk dengan mengurangi pendapatan masyarakat dan menurunkan daya beli.
Data terakhir menunjukkan penurunan harga sejumlah komoditas pangan selama lima bulan berturut-turut hingga September 2024. Penurunan ini disebabkan oleh stok atau produksi yang melampaui permintaan, sementara daya beli masyarakat melemah. Akibatnya, pendapatan masyarakat turut terdampak, sehingga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Melalui Rakor TPID ini, Endrizal berharap dapat melahirkan gerakan nyata dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Sinergi antar-stakeholder sangat penting untuk menjaga stabilitas inflasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tambahnya.
Endrizal juga menekankan perlunya pembentukan koperasi yang dianggotai para petani sebagai langkah untuk memutus mata rantai rendahnya harga pemasaran hasil produksi pertanian dibanding harga jual di pasar.
“Koperasi berperan sebagai offtaker sekaligus pengendali harga, sehingga petani tidak perlu membawa hasil produksinya ke pasar. Selain dapat mengurangi biaya, petani juga tidak lagi menjual hasil produksinya kepada tengkulak yang sering mempermainkan harga,” katanya lagi.
Dengan pelaksanaan rakor ini, Endrizal berharap upaya pengendalian inflasi dapat berjalan efektif demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumbar. Rakor itu dihadiri sejumlah pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar. (AR-02)
