ARAHRAKYAT– Ancaman bencana susulan di Nagari Koto Kaciak membuat Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, menginstruksikan relokasi segera bagi warga yang tinggal di bantaran sungai. Instruksi itu disampaikan langsung saat ia meninjau lokasi bencana pada Selasa (25/11), setelah melihat kondisi tebing sungai yang labil dan berpotensi kembali longsor.
Wabup datang bersama Kalaksa BPBD, Kadis Sosial, Kadis PUTR, dan Kadis Pertanian untuk memastikan penanganan berlangsung cepat. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama.
Selain relokasi, ia memerintahkan pendirian tenda darurat serta dapur umum agar kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak tetap terjamin.
“Daerah ini sudah tidak aman lagi dihuni. Relokasi harus segera dilakukan sebelum terjadi bencana susulan,” tegasnya di hadapan perangkat nagari dan OPD.
Setelah dari Kotokaciak, Wabup bergerak ke Nagari Paninjauan, salah satu titik terparah terdampak banjir bandang. Saat menilai kondisi akses yang tertutup timbunan material, ia langsung menghubungi Kepala BWSS V, Naryo Widodo, untuk meminta dukungan alat berat demi percepatan pembukaan jalan dan pembersihan material.
Kerusakan yang terdata di Paninjauan meliputi dua titik jalan tertutup material, tiga kolam renang tertimbun, sekitar 5 Ha sawah/ladang tertimbun, tiga saung hancur, satu kafe tertimbun, sekitar 1 Ha kolam ikan tertimbun dan akses air bersih putus.
Wabup meminta OPD terkait melakukan pendataan menyeluruh dan menjalankan langkah pemulihan prioritas, mulai dari pembukaan akses hingga suplai air bersih.
Diketahui, cuaca ekstrem membuat risiko bencana meningkat di berbagai wilayah Agam. Sedikitnya tercatat 28 titik jalan terdampak serta 11 rumah rusak atau terendam banjir.
Bencana tersebar di sembilan kecamatan, Banuhampu, Tanjungraya, Palupuh, Palembayan, Lubukbasung, Ampekkoto, Ampeknagari, Tanjungmutiara, dan Malalak.
“Pemerintah daerah harus hadir secepat mungkin. Fokus kita menyelamatkan warga dan memulihkan kondisi lapangan,” ujarnya.
Dengan instruksi relokasi mendesak dan koordinasi lintas OPD, pemerintah daerah berharap upaya penanganan dapat mengurangi risiko dan memberi rasa aman bagi masyarakat terdampak.
