ARAHRAKYAT– DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan (RAPBD) 2025, Selasa (19/8), dengan sejumlah pertanyaan kritis terkait defisit anggaran dan prioritas program pemerintah daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Agam, Ilham, didampingi Wakil Ketua DPRD, Muhammad Risman, serta dihadiri Wakil Bupati Muhammad Iqbal, anggota DPRD, Forkopimda, dan kepala OPD terkait. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian nota pengantar Bupati Agam mengenai RAPBD Perubahan 2025 pada 15 Agustus lalu.
Sebanyak 7 fraksi secara bergiliran menyampaikan pandangan melalui juru bicara masing-masing. Fokus utama yang mencuat antara lain defisit anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perbaikan infrastruktur, pemenuhan layanan dasar, dan status kepegawaian honorer.
Fraksi PKS, melalui juru bicara Suhermi, menekankan pentingnya evaluasi penyerapan anggaran agar program yang dilaksanakan tepat sasaran. Sementara Fraksi Nasdem, yang dibacakan Syahrial, menilai target PAD masih bisa ditingkatkan, misalnya melalui inovasi digitalisasi pajak tanpa membebani masyarakat kecil.
Fraksi PAN, melalui juru bicara Antonis, meminta pemerintah daerah memperhatikan kondisi jalan rusak di sejumlah titik, termasuk Simpang Kotobaru menuju Sungaipua, Canduang, dan Baso. Fraksi Demokrat, yang diwakili Alber, mendorong pemerintah daerah memprioritaskan program dan segera merealisasikan perbaikan SD Negeri 11 Sipisang yang rusak akibat pohon tumbang pada Februari 2024.
Sementara itu, Fraksi Gerindra, melalui Nesi Harmita, menyoroti status kepegawaian honorer yang masuk kategori R2, R3, dan R4. Fraksi meminta pemerintah daerah memastikan pengangkatan 380 honorer R2 dan R3 serta 1.041 R4 sebagai PPPK Paruh Waktu sebelum 20 Agustus, sesuai Keputusan Menpan-RB No. 16/2016, agar hak para honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tidak terabaikan.
Fraksi PPP, melalui juru bicara Novia Novel, mempertanyakan sejauh mana anggaran belanja dalam RAPBD Perubahan berpihak pada layanan dasar masyarakat, terutama di sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan, sekaligus menekankan perlunya percepatan realisasi program kerja OPD dan implementasi pokok pikiran anggota DPRD.
Sedangkan Fraksi Golkar (Gabungan Golkar, Hanura, PBB, dan PKB) melalui juru bicara Zulfahmi, meminta peningkatan kapasitas SDM personil administrasi dan tenaga operasional lapangan agar capaian retribusi pajak lebih optimal.
Dengan berbagai masukan dan sorotan dari fraksi-fraksi, DPRD Agam menegaskan pentingnya penyusunan RAPBD Perubahan 2025 yang realistis, berpihak pada masyarakat, dan tepat sasaran, guna memastikan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terlaksana secara efektif.
