ARAHRAKYAT– Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Simpang Gudang menuju pusat Kota Lubuk Basung, Kabupaten Agam, mengalami kerusakan. Kondisi infrastuktur yang berlubang dan mengancam keselamatan pengendara tersebut dikeluhkan masyarakat.
Salah seorang warga, Romi mengatakan, banyaknya ruas jalan yang berlubang dan mengalami kerusakan kian mengancam keselamatan para pengendara, terlebih saat malam hari. Rentang jalur mulai dari Simpang Gudang hingga Pasar Lama Lubuk Basung dipenuhi lubang berbahaya, sehingga mengganggu aktifitas.
“Keberadaan jalan berlubang ini bukan sekadar menghambat mobilitas masyarakat, tetapi menjadi ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Akses transportasi ini merupakan penopang sektor ekonomi, pendidikan dan layanan kesehatan,” sebut Romi di sela kegiatan reses Anggota DPRD Agam, Joni Putra Dt Bintaro Hitam, Jumat (30/1).
Menanggapi hal itu, Joni Putra menerangkan status dan kewenangan perawatan ruas jalan tersebut berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kendati demikian, dia menyebut aspirasi warga tersebut tetap akan disampaikan melalui mekanisme resmi dalam sidang DPRD Agam.
“Kami juga berharap agar alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di tingkat provinsi dapat dipetakan secara presisi dan efektif, sehingga problem jalan rusak ini dapat segera diurai,” sebutnya.
Selain itu, Ketua DPD Golkar Agam tersebut mengatakan, tingkatan reses dilaksanakan sebagai instrumen untuk mendengarkan langsung. Pendekatan tatap muka ini dinilai penting demi memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil lahir dari data lapangan.
“Hal ini termasuk merespons beragam usulan infrastruktur dan pembangunan di masing-masing wilayah, yang pada akhirnya bertujuan untuk memacu percepatan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan, reses merupakan bentuk dari komunikasi dua arah yang dinamis antara legislator dengan masyarakat. Melalui pertemuan ini, pihaknya berharap dapat menjalankan kewajiban konstitusional untuk terus menjembatani aspirasi masyarakat.
“Bukan sekadar formalitas, kunjungan kerja ini dimanfaatkan secara optimal agar kebutuhan masyarakat dapat disaring menjadi Pokir yang solutif,” ulasnya.
