Bangun Partai Massa Rakyat, Hancurkan Kapitalisme!

Kebangkrutan ekonomi global pasca krisis kapitalisme, nyatanya tidak pernah menemukan titik pemulihan yang signifikan. Resesi global sejak tahun 2018 yang diperparah dengan pandemi sejak awal tahun 2020 telah menyeret kapitalisme ke dalam tahapan krisis yang semakin dalam. Berbagai sektor ekonomi macet, mulai dari permodalan, produksi manufaktur, distribusi barang dan jasa, serta serapan daya beli ekonomi yang tidak memadai dan semakin buruk dari tahun sebelumnya.

Di Indonesia percepatan pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan percepatan vaksinasi dan pengesahan Omnibus Law, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, sampai membuat Food Estate di beberapa provinsi yang mensyaratkan pembukaan lahan. Deforestasi, pertambangan batubara dan agrobisnis seperti industri sawit, yang secara perlahan membangun ancaman bagi manusia. Banjir bandang yang menimpa Kalimantan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur beberapa waktu terakhir, jelas bukanlah semata-mata cobaan dari yang maha kuasa, melainkan persoalan struktural.

Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan, kini telah dipersiapkan dengan seperangkat aturan pelaksanaanya, baik dalam sektor ketenagakerjaan maupun perampasan lahan demi kepentingan Proyek Strategis Nasional

Berbagai kasus kekerasan negara terhadap rakyat, tidak serta-merta terjadi begitu saja hanya karena rakyat menggugat hak atas ruang kehidupan dan penghidupannya. Perampasan lahan, penggusuran, diskriminasi agama dan ras/etnis, pemberangusan serikat, dan sebagainya terjadi karena negara mengamankan kepentingan modal investasi agar dapat terus menjual sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai komoditi demi keuntungan pemilik modal. Sementara itu kekerasan terhadap peremuan dan anak, kriminalisasi aktivis, penembakan masyarakat sipil, eksploitasi buruh dan pekerja migran, dengan sengaja dibiarkan oleh negara karena kepastian jaminan keamanan dan keselamatan rakyat bukanlah hal mendesak untuk segera diselesaikan. Negara harus terus memastikan arus modal tetap aman, meskipun harus mengorbankan rakyatnya sendiri.

Lalu apa yang dimiliki oleh rakyat? Atomisasi gerakan rakyat terus berlanjut. Hanya sedikit persatuan yang pernah dilakukan, sementara perpecahan di dalam tubuh organisasi terus terjadi, terutama menjelang pemilihan umum. Di sisi lain gerakan kelompok kanan semakin solid, berbagai spektrum fasisme agama dan nasionalis kanan, bahkan partai politik seperti PKS telah berhasil merebut panggung politik oposisi nasional. Konsekuensi yang akan dihadapi dengan munculnya kekuatan politik kanan adalah tertutupnya isu-isu gerakan rakyat, menyempitnya ruang demokrasi dan munculnya stigma yang memecah gerakan rakyat seperti stigma anarko dan PKI kepada massa dan solidaritas di berbagai titik konflik rakyat. 

Masih rekat dalam ingatan dimana jutaan rakyat sipil berbondong-bondong memenuhi ruas jalan dan kantor-kantor pemerintahan. Setidaknya dalam dua tahun terakhir, terjadi dua kali gelombang demonstrasi besar yaitu pada September 2019 aksi penolakan pengesahan RUU KUHP yang dikenal luas sebagai aksi “Reformasi Dikorupsi”, dan aksi penolakan pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja pada akhir tahun 2020. Tak hanya di kota-kota besar, demonstrasi menyebar sampai ke kota-kota kecil seperti Temanggung, Magelang di Jawa Tengah, Tasikmalaya dan Garut di Jawa Barat, mampu memobilisasi ribuan orang ke titik demonstrasi. Sebagian orang memandang bahwa gerakan tersebut tak lebih dari sekedar gerakan momentuman yang tidak bisa diandalkan dan sia-sia belaka. Namun, sebagian juga memandang bahwa gerakan ini adalah momentum untuk mengkonsolidasikan kekuatan sipil dalam melawan tirani kekuasaan pemerintahan kapitalistik. Karena gerakan buruh telah memberikan inspirasi kepada kaum muda, kepeloporan gerakan mendorong konsolidasi, maka tradisi kepeloporan ini harus dilanjutkan dengan menaikkan mutu persatuan terutama melawan kapitalisme dan oligarki politik di Indonesia.

Tidak salah ketika sebagian orang memandang pesimis terhadap hal ini, mengingat euforia gerakan tersebut terlalu cepat surut dan mudah digembosi rezim. Tetapi, gerakan masyarakat sipil dalam dua momentum tersebut harus diakui sebagai sebuah bentuk keberanian dan kemajuan berpikir rakyat. Demonstrasi menjadi pilihan alternatif rakyat daripada melakukan audiensi dengan DPR ataupun DPRD yang notabene dalam dua aksi besar ini ditempatkan sebagai musuh rakyat. Ini adalah statement ketidakpercayaan rakyat terhadap struktur negara. Di sisi lain juga merupakan akumulasi kemarahan dari sekelumit persoalan ekonomistik yang menjerat rakyat setiap hari. Yang harus segera dilakukan oleh kekuatan organisasi rakyat progresif adalah mengkonsolidasikan kemarahan tersebut menjadi sesuatu yang lebih programatik.

Spontanitas massa adalah keniscayaan dari matinya gerakan rakyat yang solid sejak puluhan tahun terakhir. Gerakan rakyat kehilangan kepemimpinan, sehingga tidak ada kanal yang dipersiapkan untuk menampung kemarahan rakyat. Konsolidasi gerakan ke depan harusnya dibangun atas argumen pembebasan nasional. Gerakan bukan lagi diarahkan hanya pada aksi penolakan atas kebijakan pemerintahan kapitalistik yang bersifat reformis, tetapi merupakan upaya membangun garis demarkasi antara kekuatan politik rakyat dengan kekuatan politik borjuasi.

Gerakan penolakan Omnibus Law telah membuktikan bahwa gerakan buruh mempunyai peran besar dalam mengkonsolidasikan gerakan rakyat. Gerakan buruh secara nasional yang dimulai tanggal 5 Oktober 2020 telah memantik keberanian gerakan lain untuk ambil bagian dalam aksi demonstrasi tersebut. Puncaknya tanggal 8 Oktober demonstrasi besar-besaran di berbagai kota telah melibatkan jutaan rakyat dengan kemarahan yang luar biasa. Sudah saatnya rakyat membangun kekuatan politiknya sendiri dengan pembangunan partai massa sebagai jalan menuju tatanan masyarakat adil dan setara: tatanan masyarakat sosialis.

Kenapa harus partai massa? Partai massa adalah sebuah jembatan yang akan menghubungkan kesadaran normatif massa pada kesadaran ideologis. Partai massa harus menjawab kebuntuan persoalan struktural yang tidak bisa diselesaikan oleh gerakan solidaritas maupun organisasi gerakan rakyat. Partai massa tetap menjamin partisipasi luas, proses politik yang sirkular, setara dan inklusif. Partai massa adalah alat untuk menjalankan program minimum sosialisme, membuka ruang demokrasi dalam politik nasional dan menjadi ruang perdebatan rakyat dalam menyusun tatanan masyarakat pasca perebutan kekuasaan.

Partai Massa yang kami maksud bukanlah partai elektoral yang dibentuk hanya untuk mengikuti kontestasi pemilu saja, lalu mencari dukungan massa supaya para elite partai tersebut bisa menempati posisi strategis di parlemen. Partai massa juga bukan berarti menjadi anti terhadap politik elektoral, menjadi kiri kekanak-kanakan dalam Bahasa Lenin, tetapi menempatkan elektoral sebagai taktik perjuangan dengan melihat kondisi kesadaran massa dan demokrasi di Indonesia. Partai massa akan menjadi ruang konsolidasi gerakan rakyat dan menjadi alat ukur dalam gerakan rakyat untuk membebaskan dirinya dari segala bentuk kekerasan akibat keberpihakan negara terhadap para pemilik modal.

Pada Mei Berlawan ini, kami menyerukan kepada seluruh elemen, baik individu maupun organisasi yang marah terhadap kekuasaan, untuk segera membangun program persatuan multisektor, menggandeng solidaritas dari berbagai lapisan masyarakat, dan menyatukan semua kekuatan rakyat miskin untuk berhadap-hadapan langsung dengan kekuasaan kapitalis. Kepeloporan harus diambil oleh gerakan yang memiliki perspektif maju untuk mencapai tujuan terdekat dalam menuntut pemenuhan kepentingan perbaikan nasib, yang dalam posisi ini kita mendukung sepenuhnya gerakan buruh sebagai wakil dari kepemimpinan rakyat di masa yang akan datang. Tanggung jawab kita ke depan adalah membangun partai massa rakyat agar perlawanan rakyat mempunyai nafas panjang demi terwujudnya cita-cita tatanan masyarakat sosialis. 

Kami mendukung setiap gerakan rakyat yang secara revolusioner menentang tata tertib sosial politik yang hari ini di bajak oleh kelompok pemodal. Kami juga mendukung persatuan dan konsolidasi yang berkelanjutan untuk semua organisasi di Indonesia. Sudah saatnya gerakan perlawanan rakyat yang masih berjalan sendiri-sendiri, tidak memiliki tujuan politik dan orientasi kelas harus ditingkatkan kualitasnya: menghancurkan belenggu kapitalisme yang menguasai Indonesia dan dunia.

Jakarta, 30 April 2021.

Unifikasi Sosialis