Seruan Momentum Mayday 2020

Covid-19 Menandai Era Baru Krisis Kapitalisme

Kapitalisme sedang berada dalam krisis yang paling parah di seluruh dunia. Para penguasa, politisi dan para ekonom borjuis berbondong-bondong menyalahkan Covid-19 sebagai penyebabnya. Padahal, jauh sebelum WHO menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi yang menandai krisis kesehatan internasional, kapitalisme telah menunjukkan kebangkrutannya melalui bursa saham yang terjungkal, fluktuasi nilai mata uang yang kocar-kacir, kelesuan pasar internasional, hingga perang dagang.

Menginjak 2020, secara pasti sistem ekonomi kapitalisme mendapat pukulan telak dengan adanya penutupan ekonomi nasional di seluruh dunia (lockdown) yang dilakukan mulai bulan Maret. Penerapan lockdown ini mempengaruhi jalur produksi dan pasokan barang dan jasa; kegiatan investasi, ekspor dan impor; perdagangan grosir dan eceran; pengeluaran konsumen, penutupan sekolah, perguruan tinggi dan universitas, lembaga penelitian, dan lain-lain. Situasi ini belum pernah terjadi dalam catatan sejarah peradaban manusia.

Hanya dalam hitungan pekan, terjadi pemiskinan besar-besaran di semua sektor; kebangkrutan usaha kecil dan menengah, kehancuran daya beli masyarakat, meluasnya kemiskinan dan kelaparan di berbagai negara. Sementara itu, ILO menyebutkan ada sebanyak 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 3,3 miliar, atau 2,67 miliar pekerja saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja. Sebanyak 1,25 miliar pekerja diantaranya terancam kena pemutusan hubungan kerja/PHK massal. Kali ini, hampir semua penguasa dan borjuasi kompak menyalahkan Covid-19 sebagai biang keroknya. Padahal, ada atau tidak adanya wabah Covid-19, kaum pekerja dibawah sistem kapitalisme selama berabad-abad dirongrong hak-hak nya demi memperbesar profit tuan kapital.

Hasil Pemilu 2019 kemarin yang merupakan kontestasi politik kaum borjuasi, secara terus menerus melahirkan kebijakan pro tuan kapital, namun anti kaum pekerja. Pengesahan PP 78/2019 menjadi mimpi buruk khususnya bagi kaum buruh, namun menjadi kado manis bagi pengusaha. Pasalnya, PP 78 menjadi regulasi yang menjamin tuan kapital dapat dengan leluasa menekan kenaikan upah, sekaligus mendapatkan diskon pajak besar-besaran.

Menyusul kemudian Rancangan Omnibus Law/ RUU Sapu Jagat yang akan menentukan nasib seluruh kaum pekerja, sarat dengan logika kapital. Ibaratnya Omnibus Law memang didesain agar tuan kapital semakin yakin bisa mendapatkan laba lebih besar kalau melakukan investasi di Indonesia. Hal itu akan lebih mudah terwujud asalkan ada payung hukum yang melegalkan pemotongan pesangon buruh, melanggengkan sistem kerja kontrak dan outsourcin.menghapus cuti haid dan hak cuti lainnya, menjamin pajak korporasi ringan, dsb yang termaktub dalam draft Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

Fase krisis tahun ini yang semakin ekstrim sejak pandemi Covid-19, memberikan gambaran bahwa kebangkrutan sistem kapitalisme hanya akan menghasilkan kemiskinan dan keputusasaan bagi rakyat. Belum lagi ancaman kelaparan dan kurangnya ketersediaan bahan-bahan pokok di negara-negara Dunia Ketiga.

Disisi lain, dengan enteng IMF dan Bank Dunia mengaku sebagai “juru selamat” yang bisa meringankan dampak krisis ini. Padahal, dari proposal hutang yang ditawarkan, tersimpan ambisi untuk mengendalikan dan memegang kontrol penuh atas restrukturisasi ekonomi global. Tipu daya lembaga moneter raksasa tersebut membawa konsekuensi pengonsentrasian kekayaan besar-besaran ke tangan kapitalis, destabilisasi usaha kecil dan menengah yang melanggengkan praktik monopoli ke tangan korporasi besar, hingga menekan upah kaum pekerja serendah-rendahnya.

Kebangkrutan kapitalisme disambut dengan eskalasi perlawanan dari lapisan kaum muda dan kaum pekerja yang semakin meningkat, setidaknya dalam satu tahun terakhir. Ditambah lagi, fenomena pandemi Covid-19 ini kemudian memunculkan ke permukaan kontradiksi-kontradiksi yang telah terakumulasi selama puluhan tahun di dalam sistem kapitalisme. Cepat atau lambat, revolusi sosial akan meledak, menuntut perubahan fundamental atas sistem politik, sistem sosial dan sistem ekonomi yang sudah bangkrut di bawah kapitalisme.

Alternatif dibalik Kegagalan Kapitalisme dan Borjuasi

Dalam merespon situasi pandemi ini, rezim borjuasi Jokowi-Ma’ruf, dengan segala penguasaan anggaran dan perangkat negara yang ada, bak juru selamat mencoba mengurangi beban sosial ekonomi rakyat yang sudah rapuh. Skema penerapan lockdownsosial distancing, PSBB dan lain sebagainya dianggap akan menyelamatkan rakyat dari ancaman kematian. Akan tetapi, sejatinya rakyat tidak pernah terselamatkan dari monopoli demokrasi borjuasi dan ekonomi, terutama hak politik.

Ditengah kecemasan sosial akibat pandemi ini, rezim borjuasi dengan licik mencari celah untuk memuluskan pengesahan regulasi pro tuan kapital Omnibus Law. Kriminalisasi sejumlah aktifis yang melakukan kritik baik soal kegagapan rezim menangani pandemi hingga kritik terhadap praktik korup pejabat publik, pun semakin marak. Rezim Jokowi-Ma’ruf menjelma menjadi tirani yang ofensif dengan serangkaian hukum dan kebijakan reaksioner yang merongrong hak hidup rakyat pekerja.

Fase krisis tahun ini telah mengguncang kepercayaan kaum pekerja terhadap tatanan kapitalis dan rezim penyangganya. Ditengah ancaman pandemi dan krisis kesehatan, rakyat pekerja justru bahu-membahu menunjukkan kerja kolektif untuk meringankan dampak ekonomi, seperti distribusi hasil pertanian dari kelompok tani ke organisasi buruh, hingga membentuk Solidaritas Pangan bagi rakyat. Rakyat pekerja tak perlu menunggu uluran tangan dari rezim dan elit politik borjuasi untuk bisa bertahan ditengah krisis yang semakin dalam ini.

Kemandirian rakyat pekerja ditengah pandemi ini menjadi pengalaman dan pelajaran berharga. Sekaligus memberikan optimisme dan keyakinan, bahwa kesejahteraan rakyat pekerja hanya mampu diwujudkan oleh rakyat pekerja yang berkuasa dan berdaulat atas hasil kerjanya.

Bertepatan dengan momentum Peringatan Mayday 2020, kami dan rakyat pekerja menyerukan :

PEMILU 2019 GAGAL MELAHIRKAN PEMIMPIN YANG BERPIHAK PADA RAKYAT, SAATNYA RAKYAT BERSATU BANGUN PARTAI MASSA RAKYAT !

Leave a Comment