Kesatuan Perjuangan Rakyat : Sikap Politik Mei Berlawan 2020

Di Bawah Sistem Kapitalisme Rezim Borjuasi Telah Gagal Melindungi Rakyat, Saatnya Bangun Partai Massa Rakyat

Sekilas Sejarah Mey Day dan Haridiknas

  1. Mey day ( Hari Buruh Se-Dunia)

May Day sendiri, tidak terlepas dari perjuangan para pekerja kelas bawah yang melawan para penguasa kapitalisme di Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa ketika negara-negara tersebut berevolusi menjadi negara Industri. Pada abad ke-19 merupakan periode di mana buruh diperkerjakan sesuka hati tuannya, bayangkan dari 24 jam sehari, mereka rata-rata bekerja 18 sampai 20 jam, sama artinya mereka hanya punya waktu beristirahat 4 jam sehari, sisanya mereka habiskan untuk bekerja dan bekerja lagi.

Kenyataan tersebut akhirnya mendorong para buruh melakukan tuntutan besar dengan poin besar yang dituntut adalah memperpendek jam kerja. Maka 8 Jam bekerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam rekreasi, 24 jam yang ideal bagi kehidupan dalam sehari yang diinginkan kelas pekerja Amerika Serikat.

Pada 5 September 1882, parade Hari Buruh pertama di kota New York dengan 20 ribu peserta digelar. Mereka berjalan dengan membawa spanduk yang berisi tuntutan mereka 8 jam bekerja
Sebagai reaksi terhadap tuntutan para buruh Kongres internasional pertama dilangsungkan di Jenewa, Swiss, pada 1886,dengan diwakilkan oleh berbagai buruh dari berbagai negara. Kongres buruh internasional ini menetapkan tuntutan pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari sebagai perjuangan resmi buruh sedunia.

Di bagian bumi lain, yaitu aksi buruh di Kanada pada 1872 dengan tuntutan yang sama seperti buruh di AS, mendapat kesuksesan, 8 jam kerja di Kanada resmi diberlakukan mulai 1 Mei 1886.
sedang di Amerika Serikat pada tanggal yang sama yaitu 1 Mei 1886 sekitar 400 ribu buruh di AS menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menuntut pengurangan jam kerja. Aksi ini berlangsung selama empat hari sampat tanggal 4 Mei 1886.

Sayangnya di hari terakhir pada 4 Mei 1886, polisi AS yang mulai lelah dan geram menembaki para demonstran buruh yang mengakibatkan tewasnya ratusan orang. Pemimpin buruh juga ditangkap dan dihukum mati. Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai peristiwa Haymarket karena saat itu terjadi di bundaran Lapangan Haymarket.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka yang menjadi korban selama demonstrasi untuk menuntut kelayakan para buruh, akhirnya Kongres Sosialis Dunia yang digelar di Paris pada Juli 1889 menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia (May Day).[1]

  • Sejarah hari pendidikan nasional

Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei, yakni bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara. Beliau adalah pahlawan nasional di indonesia yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Ki Hadjar Dewantara berperan penting dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Ia mendirikan Perguruan Taman Siswa yang menjadi tempat bagi penduduk pribumi biasa untuk dapat menikmati pendidikan yang sama dengan orang-orang dari kasta yang lebih tinggi. Hal ini karena pada masa penjajahan Belanda, pendidikan adalah hal yang sangat langka dan hanya untuk orang terpandang (keluarga priyayi) dan orang asli Belanda yang diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan.

sehingga sampai sekarang pada tanggal 2 mei di jadikan symbol perjuangan  bagi pelajar Indonesia dalam menuntut hak normative pendidikan seperti biaya pendidikan yang mahal, ruang demokrasi di dunia pendidikan yang  semakin sempit serta   tidak meratanya suprastruktur dan infrastruktur pendidikan  di Indonesia .

Krisis sistem Kapitalisme

Pada tahun ini sistem kapitalisme telah menunjukan ketidakmampuannya dalam menghadapi krisis ekonomi  yang hampir merata di seluruh dunia. Ketidakmampuan ini diperparah dengan krisis kesehatan akibat dari hadirnya wabah covid-19 yang menginfeksi hampir sebagian belahan dunia. Tidak tanggung-tanggung efek dari  krisis ekonomi dan kesehatan yang di akibatkan oleh wabah covid-19 ini mulai terasa di beberapa negara. Indikasi tersebut bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi dunia  yang mulai terus melemah.

Asian Development Bank (ADB) mengatakan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang Asia (emerging market), yang terdiri dari 45 negara termasuk China dan India, akan mengalami perlambatan menjadi 2,2% pada 2020. Lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 5,2% ditetapkan tahun lalu[2]. Begitupun dengan pertumbuhan ekonomi dunia  menurut Fitch Solutions dalam outlook bulanan yang dirilis Maret lalu memprediksi perekonomian global akan mengalami resesi di tahun ini. Pertumbuhan ekonomi 2020 diprediksi berada di antara 0% dan -0,5%[3].

Selain berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi dunia beberapa saham dan barang ekspor impor seperti  minyak mentah harganya mulai mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari Harga minyak mentah kontrak berjangka pengiriman Mei West Texas Intermediate (WTI) turun signifikan sampai ke level minus US$ 37,63/barel, menandai pelemahan terburuk sepanjang sejarah dipicu karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan miliaran orang hanya diam di rumah, otomatis permintaan akan minyak dunia terjun bebas.[4]

Penrapan lockdown di beberapa negara  dalam mengatasi pandemic covid-19 ini juga berpengaruh terhadap golongan masyarakat menengah ke bawah. Bahkan kemungkinan bertambahnya jumlah golongan masyarakat yang akan jatuh miskin juga akan semakin meningkat. Bank Dunia memprediksi jumlah penduduk miskin di kawasan asia pacifik akan bertambah 11 juta orang dalam skenario terburuk.[5] Tidak terkecuali dengan Amerika Serikat Sejak Corona melanda negeri adidaya, tingkat pengangguran mencapai level terparah sejak era great depression. Tercatat dalam 5 pekan terakhir klaim angka pengangguran AS menyentuh 26 juta orang.[6]

Inilah wajah dunia hari ini yang sedang mengahadapi krisis ekonomi dan krisis kesehatan akibat dari pandemic covid-19. Hampir dari setiap negara tidak memilik kepastian akan ekonominya ke depan. Hingga akhirnya dapat di artikan sesungguhnya di bawah sistem kapitalisme rakyat tidak memliki perlindungan akan kesehatan dan kesejahteraannya.

Situasi Indonesia

Sudah sebulan lebih wabah covid-19 menginfeksi negara Indonesia yang penyebarannya hampir merata di semua provinsi. Data per 25 april 2020 menyebutkan jumlah kasus positif telah mencapai 8.607, sembuh 1.042 dan kematian 720 orang. Secara garis besar memang jumlah kesembuhan terus meningkat,akan tetapi jumlah kenaikan kasus yang positif dan kematian tiap harinya kian meningkat bahkan sampai hari ini belum menunjukan akan mengalami penurunan.

Sejumlah kebijakan telah di keluarkan oleh pemerintah dari penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga yang terbaru ialah pelarangan mudik bagi penduduk yang berada di zona merah. Akan tetapi yang menjadi problema hari ini ialah perlindungan kesehatan dan kebutuhan hidup di tengah wabah covid-19 yang belum di dapatkan oleh seluruh masyarakat golongan menengah ke bawah yang ada di Indonesia. Terbukti data yang di sajikan oleh pemerintah pusat  sampe dinas sosial dalam program keluarga harapan ( PKH ) ternyata tidak sesuai dengan jumlah pendataan yang ada di tingkat kelurahan,desa, hingga lingkup RT dan RW. Sehingga terkadang ini memunculkan konflik  tersendiri di masyarakat  ketika pembagian bansos tidak merata. Bahkan pembagian bansos yang di lakukan oleh pemerintah daerah dan pusat  tidak memperhatikan protocol kesehatan di tengah covid-19. Ini seperti yang terjadi di Lamongan,Samarinda, Malang dan sejumlah daerah lainnya yang memang hari ini situasi sangat pelik bagi masyarakat menengah ke bawah di tengah wabah covid-19. Inilah wajah pemerintah Indonesia yang gagap akan menjawab kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan rakyat di tengah wabah covid-19.

Begitupun dengan buruh mereka terancam akan di phk dan di rumahkan tanpa ada kejelasan pesangon . Data terbaru nasional hingga Kamis, 16 April 2020, pekerja terdampak corona di sektor formal yang di-PHK ada 229.789 orang. Sementara itu yang dirumahkan ada 1.270.367 orang. Sehingga total pekerja terdampak di sektor formal ada 1.500.156 orang di 83.546 perusahaan. Selain itu, sektor informal juga terdampak. Sebanyak 443.760 orang dari 30.794 perusahaan di-PHK. “Total yang terdampak 1,9 juta orang, baik yang di-PHK dan dirumahkan.[7] Hingga saat ini kebijakan pemerintah belum mengakar  terhadap persoalan para buruh, terbukti dari kartu pra-kerja , sesungguhnya bukan ini yang di butuhkan buruh namun jaminan kehidupan layak dan jaminan kesehatan di tengah ancaman wabah covid-19.

Tak beda jauh kondisi ini di rasakan oleh para petani dan peternak di sejumlah daerah yang mengalami penurunan permintaan di tengah wabah covid-19, sehingga sejumlah hasil panen para petani dan peternak mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Memang secara garis besar kementrian pertanian telah menetapkan sejumlah harga pangan pasar  melalui Mitra Tani/ TTIC pesan via Gofood dengan dengan ketentuan harga Beras Rp8.880 per kilogram (kg), ayam Rp30.000/kg, minyak goreng Rp11.000/kg, gula Rp12.500/kg, cabai rawit Rp35.000/kg, cabai panjang Rp25.000/kg, daging Rp75.000/kg, telur Rp22.000/kg, dan bawang merah Rp35.000/kg.

Jika melihat harga yang ditetapkan Kementerian Pertanian, angka tersebut bisa membuat petani tersenyum. Tapi realitasnya tidak demikian, para petani hortikultura dan peternak ayam ras menjerit karena hasil panen yang melimpah tidak dibarengi dengan permintaan pasar. Kondisi ini terjadi karena dampak wabah virus COVID-19 menghantam pertani dan peternak ayam di pulau Jawa.[8]

Permasalahan di tengah wabah covid-19  ini juga muncul di dunia pendidikan Indonesia, sajauh ini penerapan pembelajaran daring sudah hampir sebulan lebih di laksanakan, akan tetapi secara pelaksanaannya ternyata banyak mengalami kekurangan dari fasilitas proses belajar mengajar hingga lembaga pendidikan maupun kementrian pendidikan dan kebudayaan tidak menyediakan kuota gratis. Sehingga ini sangat membebani orang tua peserta didik apalagi jika mereka dari golongan menengah kebawah. Tidak hanya itu proses belajar daring pun banyak kritikan dari pengamat pendidiikan di Indonesia maupun peserta didik sendiri. Berhubung akses fasilitas pendidikan daring yang kurang memadai terkadang pengajar memberikan beban tugas terlampau banyak sehingga dalih ingin memperkuat imunitas daya tahan tubuh dari serangan covid-19, ini malah akan sebaliknya akibat banyaknya tugas dan peserta didik terlalu stress memikirkan beban tugas. Inilah wajah dunia pendidikan di Indonesia dalam penerapan proses pembelajaran daring yang banyak akan kekurangan baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur pendidikan.

Di tengah pandemic covid-19 pemerintah pusat dan Dpr tidak memiliki antipati terhadap rakyat Indonesia, terbukti mereka masih saja ngotot membahas RUU Omnibuslaw yang secara tegas banyak golongan masyarakat tidak hanya dari buruh menolaknya karena secara umum isiannya hanya menguntungkan para investor dan para komperadornya. memang secara perkembangan hari ini kluster ketenagakerjaan di tunda dalam pembahasannya akan tetapi kluster yang lain pembahasannya tetap di lanjutkan. Sekali lagi inilah bukti jika negara hari ini  sama sekali tidak mau mendengar apa yang di suarakan oleh rakyat dan lebih mengutamakan oligarkinya di tengah wabah covid-19.

Selain itu ruang demokrasi Indonesia di tengah wabah covid-19 mulai terancam bagi rakyat indonesia.Semenjak di terbitkannya maklumat  Polri Nomor: Mak/2/III/2020 Serta Sosialisasi tentang antisipasi penyebaran virus Corona / Covid 19 memang banyak agenda bersifat mengumpulkan massa mulai di larang, akan tetapi hal yang sangat miris di ruang demokrasi ketika rakyat mengkritik atas kinerja pemerintah  dan rakyat sedang bantu rakyat, banyak pihak apartur negara bertindak sewenang-wenang tanpa melihat procedural. Kejadian ini seperti yang terjadi di Yogyakarta ketika rapat solidaritas pangan jogja (SPJ) melakukan rapat evaluasi pembagian pangan dan masker bagi masyarakat rentan. Procedural rapatpun juga menajaga protocol keshatan seperti menyiapkan handsenitezer,cuci tangan, jaga jarak, tidak rapat melebihi dari 10 orang. Akan tetapi tetap di bubarkan paksa oleh pihak kepolisian.[9] Sejumlah penangkapan tanpa melihat proceduralpun terjadi sejumlah daerah seperti kasus penangkapan 3 aktivis kamisan dari malang oleh pihak kepolisian di tuduh melakukan vandalisme bernada provokatif.  Hal ini di nilai  tindakan kepolisian tersebut  terkesan memaksakan suatu kasus dengan mengaitkannya pada jaringan Anarko Sindikalis Indonesia. tidak hanya itu kasus penangkapan Ravio juga penuh kontrofersi yang di duga menyebarkan pesan wa dengan tulisan profokatif, akan tetapi sebelum penangkapan Ravio sempat cerita bahwasannya no Hp nya sempat di retas oleh seseorang, harusnya pihak kepolisian mulai mendalami siapa di balik peretasan no hp ravio. Inilah serangkaian penangkapan di tengah wabah covid-19 yang seharusnya mulai di evaluasi agar tidak menciderai nilai-nilai demokrasi di Indonesia

Sungguh pelik situasi Indonesia di tengah wabah covid-19 yang memang sangat terasa bagi golongan masyarakat menengah ke bawah. Sampai hari ini mereka kebingungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan kesehatan di tengah pandemic covid-19. Hadirnya negara sebagai lembaga organisasi yang memiliki kemampuan penuh dalam mengayomi masyarakat seolah-olah tidak mampu menjawab akan keluhan rakyat Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa.

Solusi Alternatif Untuk Kesejahteraan Rakyat

Beginilah nasib negara ketika tumpuan ekonominya tergantung Investor dan korporasi, sehingga ketika negara tidak memiliki pondasi ekonomi yang kuat dan mandiri maka rakyat akan terus menjadi korban atas keserakahan sistem kapitalisme. Sehingga dalam kondisi saat ini, kami sebagai rakyat Indonesia menuntut kepada Negara. 1) mewujudkan perlindungan sosial yaitu melindungan kebutuhan masyarakat secara baik dan gratis di semua sektor (pendidikan, kesehatan, agraria dll). 2) Demokrasi untuk rakyat yaitu memberikan kebebasan demokrasi bagi seluruh rakyat indonesia dalam berorganisasi, berkumpul, menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan di media sosial mapun depan umum tanpa ada intimidasi, represifitas dari pihak militer. 3) Hapus hutang luar negeri yaitu Negara segera melakukan penghapusan hutang luar negeri, serta stop berhutang kepada Bank Dunia maupun lembaga-lembaga donor kapitalisme, yang dimana hanya memperpanjang ketergantungan negera pada pihak asing dan hilangnya kemandiria negera secara ekonomi. 4) Sita harta dan aset para kuroptor yaitu negera harus menyita seluruh harta dan aset para koruptor, serta didistribusikan untuk bantuan sosial seperti biaya pendidikan dan biaya kesehatan agar masyarakat yang tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan dan kesehatan secara gratis.

Selain empat tuntutan umum rakyat diatas, jalan keluar yang harus diambil oleh Negera untuk mensejahterakan rakyat ialah : 1) Reforma agraria sejati, yaitu dapat di artikan sebagai redistribusi sumber-sumber agraria dalam arti penguasaan, peruntukkan bagi rakyat dari penguasaan struktur agrarian yang timpang, tidak berprinsip keadilan. Sebagai catatan bahwa reforma agrarian bukanlah pada pengertian sempit seperti hanya persoalan tanah atau distribusi tanah dengn kata lain bagi-bagi tanah kepada rakyat yang tidak memiliki tanah, akan tetapi reforma agraria lebih luas dari itu-mencakup semua yang berkaitan dengan sumber-sumber agrarian seperti, laut, hutan, udara termasuk tanah yang di dalamnya terdapat kekayaan semisal tambang, minyak dan lain-lain. Reforma agrarian sejati juga mengatur penataan produksi hasil agraria, tata distribusi, penataan hukum dan kekuasaan yang adil agar mewujudkan tatanan masyarakat kolektif yang mencerminkan kesamaan hak dalam penguasaan dan penggunaan  atau peruntukkan sumber-sumber agrarian, maka tata hukum tentu harus memuat point-point yang mengatur terjaminnya keadilan, kesamaan akan hak tersebut. 2) Nasionalisasi aset-aset vital dibawah kontrol rakyat, pada hakikatnya adalah pengambilalihan atau penghilangan hak kepemilikan kelas pemodal (kapitalisme) oleh massa rakyat dan atau Negara untuk dijadikan menjadi milik kolektif dan diperuntukan pula bagi kesejahteraan bersama secara kolektif di bawah control rakyat. Jalan Nasionalisa dapat dilakukan dengan cara pengambilalihan atau penghilangan kepemilikan atas asset-asset vital dari kelas pemodal (asing dan dalam negeri) untuk dikuasai oleh Negara atas nama dan di bawah kontrol rakyat Indonesia-kekuasaan kelas pekerja. Sebagai catatan penting bahwa Nasionalisasi berbeda dengan semua BUMN/BMUD yang pernah ada di Indonesia ala elit-elit politik yang merasa diri paling bermoral maupun BUMN luar negeri di Negara-negara imperialis. Nasionalisasi bukanlah sebuah badan usaha yang dimiliki oleh Negara borjuasi dengan berbagai ketentuan atau aturan dalam pembagian saham dan pembagian deviden diantara pemegang saham. 3) Bangun industrialisasi nasional yang kuat dan mandiri, pembangunan industry haruslah menjadi perioritas dalam memajukan masyarakat menjadi masyarakat modern yang meninggalkan tata produksi lama yang tradisional dan tidak mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan ril masyarakat secara keseluruhan. Akan tetapi tata produksi yang kapitalistik industry bukan menjadi alat dalam memajukan pembangunan masyarakat. Maka pembangunan industry nasional menjadi tugas yang tidak kalah pentingnya untuk segera ada karena modernisasi perkakas produksi disegala sector dan kesejahteraan rakyat serta cita-cita menjadi Negara yang kuat tidak akan pernah tercapai. Pada hakikatnya industry nasional yang mesti ada adalah industry yang kuat, mandiri dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, menjadikan hal itu industry nasional harus bertumpu pada kebutuhan dan kekuatan massa rakyat. Industri yang kuat mensyaratkan pertama; perlunya kuantitas dan kualitas kekuatan rakyat. 4) Pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan,  konsep membangun dan memajukan sebuah negara, tentunya diperlukan satu grand desain untuk membangun kesadaran setiap individu agar bisa terlibat aktif dalam upaya memajukan negara. PENDIDIKAN adalah jalan yang paling efektif untuk membangun kesadaran serta mendidik kemampuan setiap orang dalam sebuah negara. Maka sangat diperukan sebuah konsep pendidikan secara nasional yang bersesuaian dengan kebutuhan tiap wilayah khususnya dan negara pada umumnya. Atas dasar sesungguhnya pendidikan dimaksudkan untuk semua dan untuk kepentingan bersama maka pendidikan adalah tanggungjawab Negara sebagai lembaga refresentatif seluruh massa rakyat. Tanggungjawab dalam makna bahwa Negara harus mampu menyediakan pendidikan yang layak (berkualitas), mampu dinikmati oleh massa rakyat (Gratis), mampu melaksanakan proses belajar-mengajar secara operasional dengan fasilitas penunjang seperti refrensi, laboratorium, ruang belajar yang nyaman, fasilitas penelitian dan fasilitas pelengkap lainnya. Tidak hanya sampai disitu, tanggungjawab Negara juga harus mampu menyiapkan pekerjaan sebagai tempat aplikasi atau realisasi atas pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya tentu harus bersinergis juga dengan kebutuhan rakyat dan kemajuan bangsa, sehingga cita-cita Negara dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dapat tercapai dalam arti yang sebenarnya.

Dalam mewujudkan empat tuntutan umum rakyat dan solusi alternatif untuk kesejahteran rakyat indonesia seperti yang disampaikan diatas, maka rakyat harus sadar dan jangan terlalu berharap banyak pada Negera yang saat ini dibawah sistem kapitalisme dan rezim borjuasi (elit politik borjuasi). Singga saatnya rakyat bersatu membangun Partainya sendiri atau dengan kata lain Bangun Partai Massa Rakyat. Apa itu Partai Massa Rakyat, ialah Partai yang lahir dari rahim rakyat sendiri atas insiatif persatuan antara elemen gerakan rakyat diberbagai sektor seperti buruh, tani, mahasiswa, pemuda, perempuan, masyarakat desa dll yang mempunyai cita-cita yang sama yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi, demokratis secara politik dan partisipatif secara budaya. Selain itu, Partai Massa Rakyat akan menjadi kekuatan rakyat untuk berhadap-hadapan dengan kekuatan Partai Politik Borjuasi yang saat ini ada, agar rakyat tidak lagi menitipkan nasib kepada Partai Politik Borjuasi yang selama ini terbukti selalu membohongi dan menipu rakyat.

Di momentum mei  berlawan 2020 kami dari kesatuan Perjuangan Rakyat Menyatakan Sikap :

  1. laksanakan karantina kesehatan sesuai dengan UU no 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan
  2. Pemerintah fokus dan sungguh-sungguh dalam penanganan dan pencegahan covid-19 serta batalkan pembahasan uu omnibuslaw,Ruu Kuhp, dan Ruu kemasyarakatan
  3. Segera perlengkapi fasilitas rumah sakit baik dari infrastruktur maupun suprastruktur di seluruh daerah dalam penanganan covid-19
  4. Kendalikan harga-harga kebutuhan pokok serta kebutuhan kesehatan (masker,sanitizer dll) agar bisa terjangkau oleh rakyat
  5. Berikan bantuan sosial pada rakyat yang merata
  6. Wujudkan upah layak nasional
  7. Stop phk sepihak
  8. Berikan gaji full bagi buruh di tengah wabah covid-19
  9. Hapus sistem kerja kontrak ,outshorsing dan magang
  10. Berikan hak atas kesehatan dan kesejahateraan bagi buruh yang di rumahkan
  11. Liburkan kuliah dengan alasan tidak keefektifan belajar dan ketidak pastian biaya jaminan belajar daring demi terhdindar dari wabah covid-19
  12. Lawan kapitalisasi pendidikan
  13. Wujudkan demokrasi kampus
  14. Stop represifitas bagi rakyat bantu rakyat di tengah wabah covid-19


Empat Tuntutan  Umum Rakyat

  1. Wujudkan Jaminan Sosial
  2. Demokrasi Untuk Rakyat
  3. Hapus Utang Luar Negeri
  4. Sita Harta Dan Aset Para Koruptor

Solusi

  1. Wujudkan Reforma agrarian sejati
  2. Bangun Industrialisasi Nasional Dari Hulu Sampai Hillir Yang Kuat Dan Mandiri
  3. Nasionalisasi asset-aset vital di bawah kontrol rakyat
  4. Wujudkan Pendidikan Gratis Ilmiah Demokratis Bervisi Kerakyatan
  5. Bangun Partai Massa Rakyat Sebagai Alternatif Untuk Persatuan Dan Pembebasan Nasional Melawan Kapitalisme Dan Imprealisme

Hormat KamiBPN(BADAN PEKERJA NASIONAL)


[1] https://www.victorynews.id/sejarah-singkat-may-day-hari-ini/

[2] https://www.cnbcindonesia.com/market/20200403235436-17-149734/gilak-adb-efek-corona-pangkas-separuh-pertumbuhan-pdb-asia

[3] https://www.cnbcindonesia.com/market/20200410172754-17-151129/fitch-solutions-ekonomi-dunia-resesi-pdb-ri-tumbuh-42

[4] https://www.cnbcindonesia.com/market/20200421100315-17-153296/harga-minyak-dunia-jatuh-saham-emiten-migas-rontok

[5] https://kumparan.com/kumparanbisnis/bank-dunia-penduduk-miskin-di-asia-timur-dan-pasifik-naik-11-juta-akibat-corona-1t8BnggDfpf

[6] https://www.cnbcindonesia.com/news/20200424114310-8-154162/efek-corona-pengangguran-di-as-capai-26-juta-jiwa

[7] https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/081000465/total-19-juta-pekerja-di-phk-dan-dirumahkan-akibat-pandemi-virus-corona?page=all

[8] https://tirto.id/nasib-buram-petani-dan-peternak-di-tengah-pandemi-covid-19-eNpo

[9] https://tirto.id/kronologi-pembubaran-rapat-solidaritas-pangan-jogja-versi-polisi-ePXy

Leave a Comment